09 Oktober 2008
KEPADATAN LAPANGAN TPS MENURUN
09 Oktober 2008
PIPA GAS BAHAYAKAN LALU LINTAS PELAYARAN, DEPHUB PERINGATKAN KERAS KODECO
09 Oktober 2008
ANGKUTAN LAUT DAN KERETA LEBIH DIMINATI
08 Oktober 2008
SETUMPUK PR DITENGAH LIBERALISASI PERDAGANGAN
08 Oktober 2008
REVISI PERPRES NO.67/2005 DIPERCEPAT
08 Oktober 2008
BEA CUKAI DESAK PENUTUPAN PELABUHAN TIDAK RESMI
26 September 2008
2009, TAK ADA LAGI BUMN RUGI
24 September 2008
PELNI SIAP BERSAING KELOLA TERMINAL KAPAL PENUMPANG
23 September 2008
TPKS MASUK SEBAGAI CALON PENERIMA PIALA CITRA PELAYANAN PRIMA
23 September 2008
ARUS MUDIK DARI LUAR JAWA KE SEMARANG NAIK
Berita Per Bulan:
  Lihat buku tamu
  Isi buku tamu
  LINK TERKAIT:
  PELINDO I
  PELINDO II
  PELINDO IV
  DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI
  BUMN RI
  Jumlah pengunjung : 15309
  Pengunjung online : 2
  Corporate Secretary
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III
[email protected]
PEMERINTAH MINTA SETORAN DEVIDEN BUMN DIKURANGI
Tanggal Kirim:16 September 08

JAKARTA – Kementerian Negara BUMN meminta setoran dividen BUMN 2009 dikurangi, menyusul penurunan harga komoditas di pasar dunia, terutama minyak. Dalam APBN 2009, pemerintah menargetkan total setoran dividen BUMN Rp33,1 triliun.

“Kami menganggap angka tersebut belum realistis, karena harga minyak saat ini turun dan harga seluruh komoditas juga turun. Jadi, kami berharap akan ada revisi ke bawah,”ujar Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/9). 

Menurut Said, target setoran dividen 2009 sebesar Rp 33,1 triliun tersebut berasal dari Pertamina Rp 13,5 triliun dan non-Pertamina Rp 13,8 triliun. Dividen juga diperoleh dari penambahan windfall minyak Pertamina Rp 9,8 triliun dan dikurangi dari dividen interim Pertamina Rp 4 triliun. 

“Khusus untuk sektor perbankan akan menyumbang sekitar 12,9% dari total dividen,”ujar Said. 

Dia menambahkan, pemerintah akan menerapkan ketentuan mengenai setoran dividen sesuai kondisi perusahaan dan rencana pengembangan masing-masing BUMN. 

“Kami tidak akan mengorbankan apapun, termasuk rencana pengembangan masing-masing BUMN. Kami sudah tanya satu demi satu BUMN berapa arus kas mereka. Intinya jangan sampai itu terganggu,”kata Said. 

Secara terpisah, Ketua Komisi VI DPR Totok Daryanto menilai, permintaan penurunan setoran dividen itu wajar, mengingat harga-harga komoditas menurun sekitar 40%. Dengan demikian, dividen yang wajar untuk tahun depan berkisar Rp 20-30 triliun. 

Dia menambahkan, penurunan tersebut juga terkait dengan subsidi yang menurun, seiring merosotnya harga minyak dunia. Namun, dia mengingatkan agar usulan pengurangan setoran dividen itu tidak membuat kinerja BUMN menurun. 


Bisa Dialihkan
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan, dividen sudah ditetapkan dalam nota keuangan. Jika di tengah jalan berubah lagi, menurut dia, perhitungannya harus realistis. 

“Pihak DPR rasional saja. Jika memang ada variabel yang berubah, bisa saja dividen harus berubah. Namun, alasan bahwa harga komoditas turun, itu tidak bisa dijadikan alasan,”kata Harry. 

Menurut dia, dividen BUMN tidak hanya diambil dari sektor migas, tapi sektor telekomunikasi yang masih tumbuh pesat. Jadi, kata dia, dividen yang awalnya sebagian besar didapat dari sektor migas bisa dialihkan dari sektor tersebut. 

“Sudah biasa kalau untuk setoran ke negara, mintanya sedikit. Tapi, kalau untuk belanja kementerian atau lembaga, minta sebanyak-banyaknya,”tutur Harry. (Investor Daily/Hum@s/dan) 

Berita lain pada bulan ini:
1.KEPADATAN LAPANGAN TPS MENURUN   (09 Oktober 08)
2.PIPA GAS BAHAYAKAN LALU LINTAS PELAYARAN, DEPHUB PERINGATKAN KERAS KODECO  (09 Oktober 08)
3.ANGKUTAN LAUT DAN KERETA LEBIH DIMINATI   (09 Oktober 08)
4.SETUMPUK PR DITENGAH LIBERALISASI PERDAGANGAN   (08 Oktober 08)
5.REVISI PERPRES NO.67/2005 DIPERCEPAT   (08 Oktober 08)
6.BEA CUKAI DESAK PENUTUPAN PELABUHAN TIDAK RESMI   (08 Oktober 08)