JAKARTA: PT Indonesia Ferry (Persero) akan tetap menekuni bisnis pengelolaan pelabuhan sekaligus operator kapal penyeberangan hingga 2014, meskipun monopoli pengelolaan pelabuhan dicabut pemerintah.

Direktur Utama PT Indonesia Ferry Bambang Soerjanto mengatakan langkah itu guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan di Indonesia.

“Dua usaha itu [pengelola pelabuhan dan operator penyeberangan] masih akan ditekuni sampai 5 tahun ke depan. Penyeberangan akan kami tingkatkan,” katanya saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia, kemarin.

Dia menyatakan pihaknya juga akan memperbesar bisnis pengelolaan pelabuhan dengan mengelola dermaga baru yang dibangun pemerintah meski harus melalui proses lelang.

Saat ini, Indonesia Ferry mengelola 34 pelabuhan penyeberangan dan memiliki 31 kantor cabang di seluruh Indonesia.

Bila pemerintah berniat mengalihkan aset itu kepada perusahaan swasta, menurut dia, akan memerlukan waktu yang lama dan persetujuan Menteri Negara BUMN. “Sebagian besar pelabuhan yang dikelola Indonesia Ferry saat ini telah menjadi aset perseroan,” ujarnya.

Namun, dia menyatakan pihaknya terbuka untuk mengubah kebijakan berbisnis pengelolaan pelabuhan dan operator penyeberangan jika regulasi baru mengharuskan demikian.

“Kami terbuka sesuai dengan perkembangan pasar, terutama setelah RPP [Rancangan Peraturan Pemerintah] tentang Pelabuhan disahkan. Jadi kami akan menyesuaikan diri secara dinamis.”

Dia mengungkapkan kinerja keuangan perseroan terus membaik dengan pendapatan pada 2008 mencapai Rp839 miliar dan laba bersih Rp103 miliar. Pada 2007, pendapatan BUMN itu hanya Rp625,288 miliar dengan laba bersih Rp32,485 miliar.

“Selama 2008 kami membersihkan oknum yang bermain. Ada juga sistem tiket terpadu yang turut meningkatkan pendapatan perusahaan,” ungkapnya.

Bambang menyatakan manajemen telah menaikkan gaji seluruh karyawan Indonesia Ferry sebanyak 3.500 orang sejak 31 Juli 2008 untuk meningkatkan kinerja karyawan dan menekan kebocoran.

Dia memaparkan gaji karyawan golongan paling rendah dinaikkan hingga 68%, sedangkan golongan paling tinggi 24%.(Hum@s-dan)