JAKARTA: Kalangan pengusaha bongkar muat menilai penataan Pelabuhan Tanjung Priok mengarah kepada pengelolaan sendiri fasilitas pelabuhan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, sehingga mengancam peran swasta di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Saat ini timbul keresahan di kalangan pelaku usaha karena langkah Pelindo II itu dapat berakibat pemutusan hubungan kerja besar-besaran terhadap karyawan perusahaan bongkar muat di pelabuhan,” kata Taufik Siregar, Ketua Kehormatan DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), kemarin.

Menurut dia, pengelolaan sendiri fasilitas pelabuhan oleh Pelindo II merupakan bentuk monopoli, sehingga merugikan perekonomian nasional.

Indikasi itu, kata Taufik, diketahui dari surat pemberitahuan Pelindo II Cabang Tanjung Priok kepada perusahaan pengelola dan penyewa fasilitas pelabuhan bahwa semua kontrak sewa lahan dan terminal operator (TO) tidak akan diperpanjang karena akan dioperasikan sendiri.

Dia juga menilai langkah Pelindo II itu bertentangan dengan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar BUMN itu mencegah terjadinya PHK selama penataan Pelabuhan Tanjung Priok.

Permintaan Presiden itu disampaikan Menhub Jusman Syafie Djamal pada saat acara coffee morning di Hotel Arya Duta yang diselenggarakan oleh Kadin DKI Jakarta pada 6 Maret 2009.

Taufik mengatakan Menhub menyampaikan penataan Tanjung Priok tidak boleh menimbulkan gejolak, terutama PHK, sebelum dan selama penataan pelabuhan.

Direksi Pelindo II telah menjanjikan mitra usaha di Pelabuhan Tanjung Priok akan diberikan kesempatan beroperasi di pelabuhan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

“Mitra usaha siap melaksanakan kerja sama tersebut untuk membuat Tanjung Priok menjadi pelabuhan kelas dunia,” kata Taufik.

Bahkan, lanjutnya, sejumlah mitra usaha pelabuhan telah membuat konsep kerja sama guna menjadikan Tanjung Priok berkelas dunia, seperti halnya pelabuhan Singapura dan Malaysia.(dan)