JAKARTA: Pemerintah menyiapkan 26 pelabuhan dari total 725 pelabuhan di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi lonjakan impor dari China, menyusul pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) mulai 1 Januari 2010. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Suwandi Saputro mengatakan pelabuhan yang dipilih adalah yang bersifat komersial dan berada di bawah naungan PT Pelabuhan IndonesiaI, II, III, dan IV. “Pelindo kan menaungi 111 pelabuhan, yang dipilih 25 pelabuhan, ditambah satu lagi Pelabuhan Batam. Pelabuhan pengumpul dan pengumpan tidak masuk dalam persiapan menghadapi ACFTA,” katanya Selasa. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengungkapkan pelabuhan yang disiapkan adalah pelabuhan utama, kelas I, dan beberapa kelas II yang berada di lokasi strategis. “Sebanyak 26 pelabuhan sudah siap untuk ACFTA. Empat pelabuhan utama sudah pasti, ada juga pelabuhan kelas II, tetapi hanya yang strategis. Sebelum diterapkan perdagangan bebas dengan China, sebetulnya pelabuhan-pelabuhan itu sudah siap,” katanya. Dia menjelaskan 26 pelabuhan itu dipilih berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) sejumlah menteri terkait dengan ACFTA. Pelabuhan tersebut di antaranya Tanjung Priok (Jakarta), Makassar, Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya), Batam, Banjarmasin, Balikpapan, dan Bitung. Selain pelabuhan di bawah naungan Pelindo, juga terdapat 614 pelabuhan yang dikelola oleh unit pelaksana teknis (UPT), tetapi tidak terpilih untuk persiapan ACFTA. Investor China Bobby mengakui sejumlah investor asal China berminat membangun pelabuhan di sekitar Bekasi dan Tangerang. “Arahnya memang ke sana [Bekasi dan Tangerang]. Namun, saya pikir pelabuhan yang kita miliki sudah cukup untuk mengantisipasi lonjakan arus barang dari China.” Menteri Perhubungan Freddy Numberi menuturkan masuknya investor asing untuk membangun pelabuhan tinggal menunggu waktu yang tepat. “Hanya masalah waktu, juga bergantung pada komunikasi mereka [investor China] dengan pengusaha lokal. Kepemilikan asing kan maksimal 49%,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Bidang Angkutan Kontainer DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Herry Asmari meminta pemerintah mengurangi jumlah pelabuhan yang dapat melayani impor produk China.(sumber:bisnis/ndul)