Jakarta – Pemerintah diminta untuk memberhentikan sementara rencana privatisasi Badan Usaha Milik Negera (BUMN) tahun ini. Situasi pasar yang tidak kondusif bisa berakibat pada tidak maksimalnya dana yang diraup guna merestrukturisasi BUMN itu sendiri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Rizal Djalil dalam jumpa pers di press room DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2008).

“Menurut saya penjualan BUMN ini harus distop dulu sampai tahun depan,” jelasnya

Ia menambahkan, selain kondisi pasar yang tidak kondusif, pemerintah sebaiknya menunggu hingga pemerintahan baru terbentuk di tahun depan. Pemerintahan baru diharapkan bisa mencari kesepakatan baru mengenai arah dan rencana privatisasi BUMN.

“Jangan terburu-buru sehingga nantinya bisa menyesal, seperti Indosat yang sekarang sudah sulit diambil kembali oleh Pemerintah,” katanya. Ia menambahkan, pihaknya akan mendesak pemerintah untuk stop seluruh privatisasi BUMN baik melalui mekanisme IPO maupun strategic sales.

Ia mengharapkan pemerintah bisa berkonsentrasi mengarahkan BUMN untuk fokus melayani kebutuhan rakyat sembari menunggu iklim investasi membaik.

Sebelumnya, Menteri Negara (Meneg) BUMN Sofyan Djalil mengharapkan sudah bisa mengantongi restu DPR tahun ini. “Besok kami rapat lagi bersama Meneg BUMN, masalah izin keluar atau tidak kita tunggu saja pembahasan besok,” ujarnya.

Sofyan pun mengatakan pelepasan saham perdana (IPO) 5 BUMN yang menjadi prioritas penjualan ditunda tahun ini karena turunnya pasar.

Di tempat yang sama, Pengamat Ekonomi Iman Sugema menyerukan hal yang serupa. “Pemerintah sebaiknya menunda rencana privatisasi hingga 2010. Saat itu diharapkan kondisi ekonomi Amerika sudah mulai pulih,” ujarnya.

Menurutnya, khusus untuk PT Krakatau Steel sebenarnya bisa memilih opsi lain ketimbang IPO, yaitu pinjaman perbankan. Ia menambahkan, kinerja Krakatau Steel masih sangat bagus untuk beberapa tahun ke depan sehingga tidak perlu mempermasalahkan tingkat suku bunga pinjamannya.(ang/ddn/Hum@s/dan)