JAKARTA: Dunia usaha memberikan dukungan sekaligus peringatan terhadap rencana Pemprov DKI mengintegrasikan sejumlah pelabuhan dengan konsep Port City.

Wakil Ketua Kadin Jaya Yukki N. Hanafi menyatakan dunia usaha mendukung konsep tersebut, tetapi dengan catatan atau peringatan agar sebelumnya harus ada dasar hukum kuat yang melandasi kerja sama antara pihak-pihak di pemerintahan yang terlibat di dalamnya.

“Pada dasarnya yang dunia usaha inginkan adalah kepastian dan kemudahan dalam berusaha. Jadi, dasar hukum itu perlu agar nantinya dalam konsep Port City itu tidak terjadi perebutan kewenangan yang akhirnya malah kontraproduktif,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Yukki menyatakan hal tersebut menanggapi pertemuan antara Direktur Utama PT Pelindo II Richard Josh Lyno dan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait dengan rencana integrasi pelabuhan di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Pelindo II menawari Pemprov DKI agar masuk menjadi salah satu investor dalam rencana pengembangan sekaligus operasional Pelabuhan Ancol Timur.

Menurut Yukki, rencana kerja sama BUMN dan Pemprov DKI itu harus jelas dari segi hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pengelolaan maupun manfaatnya terutama bagi pengguna jasa pelabuhan.

“Jangan seperti yang selama ini terjadi pembangunan dan pengembangan infrastruktur di dalam pelabuhan terpisah dari yang ada di luar pelabuhan, padahal semuanya merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota Jakarta.”

Pelabuhan Marunda

Yukki yang juga mengelola sejumlah perusahaan jasa logistik seperti PT Bangun Citra Sentosa ini, mengatakan di luar kerja sama dengan Pelindo II itu, pemprov harus tetap melanjutkan pembentukan Pelabuhan Marunda sebagai bagian dari kawasan ekonomi khusus.
Dia menyatakan optimistis operasional tiga pelabuhan di wilayah Jakarta itu tidak akan tumpang-tindih dan kontraproduktif karena masing-masing akan memiliki fungsi sesuai dengan jenis komoditas dan asal atau tujuan barangnya.

“Namun, semua itu harus didukung infrastruktur yang baik, khususnya di luar pelabuhan yang disiapkan pemprov sehingga tercapai kelancaran arus barang ekspor dan impor dengan biaya yang dapat bersaing dengan pelabuhan lain. Kalau tidak begitu, bisa kontraproduktif.”

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi C Prya Ramadhani (F-PG) mengatakan DKI harus menghitung lebih detail rencana kerja sama dengan Pelindo II terkait dengan konsep integrasi pelabuhan itu, karena menyangkut biaya yang besar.

“Jangan sampai pembangunan pelabuhan yang akan menyedot dana APBD, sehingga proyek-proyek lain yang untuk kepentingan warga menjadi diabaikan. Ini harus ada hitungan detail.”(ndul)