PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Sofyan Djalil mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang melarang Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan BUMN menjadi pengurus partai politik (parpol) dan/atau calon anggota legislatif.

Dalam SE ini disebutkan, ketentuan ini sesuai dengan pasal 12 dan pasal 50 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan pasal 22 ayat 1, pasal 55 serta pasal 97 PP Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurus, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. Oleh karena itu Direksi, Dekom/Dewan Pengawas dan karyawan BUMN dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif.

SE nomor SE-15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 ini juga menyebutkan bahwa anggota Direksi, Dekom/Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN yang memutuskan untuk menjadi pengurus parpol dan/atau calon anggota legislatif maka harus mengundurkan diri. Kemudian mereka diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing BUMN.

SE tersebut juga menjelaskan bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 10 tahun 2008, maka pejabat BUMN dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau pelaksana kampanye Pemilu. Pejabat BUMN yang menjadi pelaksana kampanye akan dikenai sanksi pidana dan penjara sebagimana diatur dalam pasal 272 UU Nomor 10/2008.

Menneg BUMN juga menyatakan bahwa selama masa kampanye Parpol akan gencar mencari sumber pendanaan, BUMN dilarang memberikan sumbangan dan bantuan dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan Pemilu. Apabila terdapat penyimpangan terhadap pelaksanaan SE tersebut, maka Menneg BUMN meminta agar hal tersebut dilaporkan ke instansi terkait dan Kementerian BUMN cq Sekretaris Kementerian Negara BUMN. Sesuai ketentuan yang ada pejabat BUMN yang memberikan sumbangan kepada Parpol bisa dipidana ataupun terkena sanksi denda (Hum@s/dan)